REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memperkirakan kesolidan yang diperlihatkan Partai Golongan Karya (Golkar) tidak akan bertahan lama. Sekarang ini, Golkar memang menyatakan solid memberi dukungan kepada Novanto untuk menghadapi kasus hukumnya.
Namun, Ujang menyatakan, dua pekan mendatang para politisi Golkar akan saling serang di internal Partai Golkar. "Nanti akan muncul, saya rasa, serangan-serangan bahwa Novanto harus mundur atau Munaslub, itu karakteristik Golkar," ujar dia kata dia kepada Republika, Selasa (18/7).
Dia mengatakan opsi menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) memang menjadi solusi untuk menyelamatkan perolehan suara partai pada Pilkada Serentak 2018 dan Pilkada 2019. Suksesi kepemimpinan akan membuat Golkar mendapatkan simpati rakyat.
Menurut Ujang, opsi lainnya Novanto mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua umum Golkar. Dia menambahkan pengunduran diri Novanto dari kursi nomor satu Golkar akan dibarengi dengan pergantian posisinya di puncuk pimpinan DPR.
"Saya rasa kalau Pak Novanto turun atau mengundurkan diri dari ketum, perjuangan untuk mempertarungkan Ketua DPR dari Golkar itu semakin ramai, pasti diganti," tutur dia.
Selain itu, Ujang memaparkan DPP Partai Golkar bisa menggeser posisi Setnov di DPR melalui rapat pleno DPP. Namun, dalam pleno inilah akan muncul dinamika di internal Partai. "Mungkin ada yang mengusulkan diganti ada yang mengusulkan Plt, Munaslub," kata dia.
Beberapa jam setelah pengumuman tersangka hingga pada Selasa siang, Golkar melalui Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua DPP Nurdin Halid, dan Ketua DPP bidang Media Nurul Arifin menyatakan kesolidan partai. Ketiganya juga menegaskan tidak perlu ada suksesi melalui munaslub.
Bahkan, Idrus meyakinkan bahwa tidak ada desakan mundur dari pengurus DPD Golkar di daerah. Ia mengatakan internal Golkar tetap solid meski ada suara-suara miring dari beberapa individu.
Dia mengatakan desakan mundur merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili suara keseluruhan pengurus di daerah. "Kami tidak bisa menafikan jumlah kemarin pemilih Golkar 18 juta lebih, ya ada suara-suara itu. Itulah yang harus kami luruskan bersama-sama," kata Idrus, di Gedung DPR RI, Selasa (18/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika