REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Indeks angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan Indonesia pada periode September 2016 hingga Maret 2017 mengalami kenaikkan. Karenanya, pemerintah dinilai belum berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui kemiskinan di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi. Menurut Mensos, ada banyak faktor yang menyebabkan angka kemiskinan membengkak. Seperti adanya deflasi pada sektor pangan dan upah pertanian yang belum sesuai dengan inflasi.
"Tidak single faktor ya. Kemarin ada deflasi pada sektor pangan, upah pertanian bagus sebenarnya sudah naik. Namun, dibandingkan inflasi nominalnya di bawah," papar Mensos pada Wartawan usai mengikuti pembukaan Pelatihan Penjenjangan Tagana (Taruna Siaga Bencana) Madya Angkatan I dan II Bidang Search and Resque dan Pemantapan TOT Dukungan Psikososial di Tempat Training Centre Sentul, Selasa (18/7).
Kementerian Sosial, terang Mensos, hingga kini masih terus melaksanakan program PKH sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Mensos mengatakan, walaupun kini sudah ada perluasan penerima PKH, namun memang ada penurunan jumlah nominal PKH yang diberikan, dari Rp 186 ribu per bulan sekarang menjadi Rp 153 ribu per bulan.
"Itu karena sudah disesuaikan dengan RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah). Misalnya, duitnya sekian untuk dibagi pada sekian orang. Dan itu memang cukupnya segitu," kata Mensos.
Selain itu, untuk menurunkan angka kemiskinan yang lebih signifikan, Mensos juga telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia (BI). Upaya tersebut dilakukan agar ke depan BI dapat mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi diberikan dalam paket kumplit pada setiap masyarakat yang membutuhkan.
"Misalnya, satu keluarga dia menerima PKH juga menerima rastra (Beras Sejahtera) dalam bentuk bantuan pangan, dia juga KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan subsidi gas. Nah kalau sudah lengkap begitu insyaallah akan ada penurunan kemiskinan," kata Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika