REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar mewajibkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR hadir dalam rapat paripurna DPR 20 Juli mendatang. Hal ini berkaitan proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu pada Rapat Paripurna.

Khususnya untuk mengantisipasi jika pengambilan keputusan lima isu krusial yang hingga kini belum diputus tersebut dilakukan melalui voting paripurna. Sebab, rapat kerja Pansus Pemilu dengan Pemerintah pada Kamis (13/7) pekan lalu menyepakati lima isu krusial dibawa ke paripurna.

"Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap UU Pemilu pada  20 juli 2017 yang akan datang maka seluruh anggota Fraksi Partai Golkar diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penugasan partai Golkar," ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Selasa (18/7).

Menurutnya, hal itu juga menjadi satu dari keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada hari ini. Hal sama diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita bahwa ada imbauan DPP Partai Golkar guna persiapan rapat paripurna RUU Pemilu. Namun menurutnya, imbauan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan DPP khususnya terkait agenda-agenda penting.

Sebab, ia menilai kehadiran seluruh anggota fraksi di dewan itu bukan hanya untuk agenda seperti voting atau pengambilan keputusan saja, namun seluruh kegiatan di dewan.

"Baik di komisi atau apapun di badan lain itu merupakan kegiatan kenegaraan yang sangat penting. Apalagi ketika di dewan ada forum pengambilan keputusan yang keputusannya penting untuk berbangsa dan bernegara khususnya berkaitan RUU Pemilu," ujar Agus.

Agus mengungkap anggota Fraksi Partai Golkar di DPR berjumlah 91 orang. Namun jumlah tersebut diperkirakan tidak akan bisa seluruhnya hadir dalam rapat paripurna.

"Hanya saja mungkin ada catatan empat yang dah lama sakit. Sekitar 87 lah kira-kira kita punya anggota yang akan kita konsolidasikan dan tentu akan bukan hanya berkaitan pengambilan keputusan besok, tapi memang setiap harinya," ujar Agus Gumiwang.

Dengan jumlah tersebut, ia pun optimistis jika voting jadi dilakukan, jumlah anggota Fraksi Partai Golkar bersama fraksi pendukung paket dengan lima opsi yang isinya mendukung besaran presidential threshold 20-25 persen.

"Bahwa paket yang kita dukung yang jadi pilihan kita itu menjadi paket yang disetujui oleh DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika