Fraksi PDIP Wajibkan Seluruh Anggota Pilih 'Paket A'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDIP Arif Wibowo membenarkan arahan fraksi PDIP agar setiap anggota Fraksi PDIP di DPR diwajibkan memilih pilihan paket A. "Kalau PDIP wajib hukumnya, kalau bahasanya fardlu ain, kalau PDIP jelas disiplinnya, kita partai yang tegak lurus, kalau yang lain saya enggak tau," katanya.

Karenanya, untuk memastikan anggotanya tegak lurus sesuai pilihan fraksi maka fraksi PDIP juga menginginkan mekanisme voting secara terbuka. "Kalau voting ya terbuka. Karna ajarannya 'mana dadamu mana dadaku'. Itu bagian dari disiplin fraksi. Selama ini tradisinya kalau voting itu terbuka," ungkapnya.

Adapun hasil kesepakatan Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah pada Kamis (13/7) kemarin menyatakan lima isu krusial antara lain soal ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per dapil dan metode konversi suara akan dibawa ke voting rapat paripurna pada Kamis (20/7) Juli mendatang. Meskipun upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan rapat paripurna 20 Juli 2017.

Lima poin akan dibawa ke paripurna dalam lima paket, antara lain:

1. Paket A

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Metode Konversi suara: saint lague murni

2. Paket B

- Ambang batas presiden: nol persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10