REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku masih menunggu regulasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab menurutnya hal tersebut murni aturan dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Aher menyusul keputusan pemerintah mencabut status badan hukum HTI sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Aher mengaku lebih memfokuskan melindungi masyarakat Jawa Barat dari isu-isu radikalisme.
"Kalau kita kan pada akhirnya nanti kita akan terus menjaga warga Jawa Barat dari berbagai isu ideologi dan hal yang tidak cocok atau bahkan ada kecenderungan merusak," katanya kepada wartawan di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Kamis (20/7).
Upaya ini dilakukan dengan pembinaan-pembinaan kepada warga. Agar tidak terpengaruh pemahaman salah yang dapat menciderai ideologi bangsa.
"Kita akan melakukan pembunaan terus-terusan supaya semua masyarakat kita kembali pada pemahaman kesepahaman negeri ini berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Negeri ini sudah final NKRI, negeri ini ada keberagaman yang bagian fitrah penciptaan tuhan yang maha kuasa," jelasnya.
Aher menekankan segala keyakinan dan kegiatan di Jawa Barat harus menekankan pada harmonisasi meskipun berada di tengah keberagaman. Apalagi masyarakat Jawa Barat dikenal dengan slogan silih asah silih asuh dan silih asih.
Disinggung penangkapan teroris di Jawa Barat beberapa waktu lalu, Aher menegaskan itu tidak mencerminkan warga Jawa Barat. Ia menekankan Pemprov bekerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, TNI serta stakeholder terus berupaya mengantisipasi apapun upaya berkembangnya radikalisme. Deteksi dini dilakukan untuk mencegah aksi kekerasan terjadi.
"Yang kedua konsolidasi masyarakat Jabar supaya Jabar tetap aman, bersatu, berbhineka. Saya ingin katakan bahwa kejadian yang ada tidak mencerminkan Jabar tapi itu oknum," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika