REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Karo, Sumatra Utara berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung. "Sudah lebih dari dua tahun sebagian warga sekitar Gunung Sinabung mengungsi di pengungsian sehingga pemerintah menilai perlu penanganan segera para pengungsi itu," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Martin Sitepu di Karo, Jumat (21/7).
Menurut dia terlalu lama tinggal di pos pengungsian dikhawatirkan berdampak kepada psikis, khususnya anak-anak. Keberadaan pengungsi juga berpotensi konflik antara pengungsi dan warga setempat.
Hingga 21 Juli 2017, aktivitas Gunung Sinabung masih tinggi sehingga dampak erupsi telah mengakibatkan 2.102 kepala keluarga masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo. Dari jumlah tersebut, sejumlah keluarga diungsikan sementara dan sebagian lainnya direlokasi. "Salah satu langkah percepatan penanganan pengungsi dilakukan dengan pembangunan huntara atau hunian sementara dan penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan," kata Martin Sitepu.
Pembangunan huntara, ujar dia sudah sampai tahap penyelesaian akhir. Nantinya huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air. Di huntara dibangun sejumlah 348 unit yang berlokasi pada empat lokasi yakni Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74).
Keempat huntara itu diperuntukkan untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding. "Di luar itu, BPBD Kabupaten Karo memberi dana kepada masyarakat untuk sewa rumah dan lahan," ujar Sitepu.
Melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan, ternyata lebih murah dan pemerintah bisa lebih cepat menangani para pengungsi. Bahkan, kata dia, langkah itu dapat menghemat hingga Rp 8 miliar per tahun. "Untuk kepentingan penyediaan dana itu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memerlukan data yang akurat yang dikeluarkan dengan surat keputusan Bupati Karo," katanya.
Sejalan dengan tahapan penyediaan dana untuk sewa, pemerintah daerah setempat juga menyiapkan relokasi tahap II dan III. Relokasi tahap kedua dapat menampung 1.683 KK dan tahap III 1.089 KK.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei menegaskan pentingnya kinerja pemerintah daerah menangani percepatan pengungsian. Agar penanganan berjalan lancar dan tidak bermasalah diperlukan data pengungsi yang akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, para pengungsi Sinabung tidak boleh terlalu lama di pos pengungsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika