REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terkendala pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) berasrama atau sekolah garis depan (SGD) di wilayah perbatasan RI-Malaysia. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara Sigit Muryono di Tanjung Selor melalui pesan singkatnya, Jumat (22/7) menjelaskan, Pemprov Kaltara mengupayakan pembangunan SMK berasrama melalui tahun anggaran 2019. Hal ini juga sesuai dengan janji pemerintah pusat. 

Namun, ada kendala ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunannya. Karena itu, Sigit mengatakan, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie telah menekankan untuk persediaan lahan terlebih dahulu. 

Pemprov Kaltara telah mengusulkan pembangunan SMK berasrama atau SGD sejak dulu dan kembali disinggung pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan. Tetapi harus menunggu hingga 2019 akibat ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama. 

"Kalau sudah ada lahannya tentunya lebih mudah mengusulkannya ke pemerintah pusat," ujar Sigit Muryono.

Sambil menunggu ketersediaan lahan, dia mengatakan, Pemprov Kaltara fokus merevitalisasi 18 SMK yang ada di daerah itu. Menurut dia, sejumlah SMK di Kecamatan Krayan dan Seimenggaris Kabupaten Nunukan kondisi gedungnya memprihatinkan. 

Lahan puluhan SMK di Provinsi Kaltara pun masih didata untuk memperjelas profil dan status kepemilikannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika