REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus banyak. Dia berharap, menjelang momen Pilpres, mulai bermunculan tokoh-tokoh untuk maju sebagai kandidat pada Pilpres 2019.
"Masak Jokowi dan Prabowo lagi, apa yang lain enggak punya kesempatan. Ini kan jadi pertanyaan. Harus ada kesempatan untuk putra-putri bangsa yang lain. Namanya juga bangun demokrasi, masak pilihannya sedikit, masyarakat kan pengen banyak pilihan," kata dia kepada Republika, Senin (24/7).
Karena itu, aturan soal ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen, atau presidential threshold (PT), yang tercantum dalam UU Pemilu yang baru, memang perlu digugat ke Mahkamah Konstitusi. UU Pemilu tersebut baru disahkan pada 21 Juli kemarin.
Riza pun mengatakan parpolnya mendukung berbagai pihak yang hendak menggugat UU Pemilu Ke MK untuk diujimateri. "Kita dukung, kita support, dan tentu berharap agar gugatan dari tokoh masyarakat, para ahli, pengamat, dan dari pihak yang berbadan hukum, itu terkabul. Kita berharap hakim MK diberikan kekuatan, jujur, dan berani melawan kezaliman," ujar dia.
Jika tidak ada gugatan, menurut Riza, maka kemungkinan akan membuat bursa calon presiden pada 2019 mendatang sepi. Dampak dari kondisi tersebut, diakui dia, menguntungkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang posisinya berpeluang besar menjadi calon pejawat lalu terpilih kembali. "Ya itu (menguntungkan Jokowi) dimungkinkan karena enggak banyak calon," ungkap dia.
Menurut Riza, jika ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan, tentu akan menguatkan parpol dalam mempersiapkan kadernya menghadapi Pilpres 2019. "Itu kan jadi bagian penguatan partai politik. Supaya parpol siapkan kadernya, membenahi internalnya, manajemennya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika