REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/7) pagi WIB. Bos Mahaka Group ini datang bersama Wakil Ketua Inasgoc Letjen (purn) Sjafrie Sjamsoeddin untuk melaksanakan audiensi dengan para pimpinan KPK.
Audiensi tersebut dilakukan demi menjaga transparansi terkait pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang yang dilaksanakan di Indonesia. Erick ingin agar KPK ikut memonitor kinerja dari struktur yang dipimpinnya.
"Kami datang untuk sosialisasi tugas kepanitiaan Asian Games dan kami meminta KPK untuk mengawasi kegiatan kami," kata Erick di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7).
Erick mengatakan, Inasgoc memang tekun membangun kerja sama dengan berbagai institusi yang bisa mengawasi keluar masuknya uang. Hal itu karena anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Asian Games nanti merupakan kucuran langsung dari pemerintah.
Sebelum ke KPK, Erick dan anggota Inasgoc lainnya juga sudah mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melengkapi detail terkait administrasi keuangan. Pemilik klub basket Satria Muda ini menegaskan, seluruh rangkaian langkah Inasgoc ini dilakukan demi membuat pelaksanaan Asian Games nanti tidak ada kesalahan soal keuangan.
"Bagi kami sukses administrasi sangatlah penting karena sesuatu yang transparan akan menghasilkan hal yang baik," kata Erick.
KPK pun menyambut hangat langkah yang Inasgoc lakukan. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, maksud dan tujuan yang Erick tunjukkan sangatlah baik.
Menurut Pahala, Inasgoc dengan sukarela datang untuk meminta pengawalan ketat terkait anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Asian Games. Pahala mengatakan, dalam perbincangan dengan Erick dan Sjafrie, KPK melihat ada komitmen tinggi dari Inasgoc untuk menyukseskan Asian Games tahun depan.
Ia memahami, penyelenggaraan Asian Games yang merupakan pesta olahraga multinasional harus benar-benar berlangsung dengan baik. Pahala pun mengapresiasi Inasgoc yang menurutnya turut memikirkan agar tidak ada proses cacat hukum dalam upaya mewujudkan kesuksesan Asian Games.
"Inasgoc minta kami melakukan pengawalan ketat. Kita tentu tidak mau setelah suatu pesta olahraga selesai, ada masalah di kemudian hari. Jadi, KPK sepakat dengan semangat yang Inasgoc tunjukkan," ujar dia.
Inasgoc akan mendapatkan kucuran dana Rp 1,5 triliun untuk keperluan pelaksanaan Asian Games 2018 melalui APBN tahun ini, setelah sebelumnya menerima kucuran Rp 500 miliar.
Pemerintah juga berencana menggunakan dana dari pembangunan Olympic Center di Cibubur, Bogor, untuk menutupi kekurangan Rp 300 miliar terkait kebutuhan Inasgoc tahun ini. Pembangunan Olympic Center di Cibubur yang menelan dana Rp 456 miliar belum dilakukan.
Tahun depan, APBN kembali menganggarkan Rp 1,8 triliun untuk Inasgoc. Rencananya, Asian Games 2018 akan diadakan di Palembang dan Jakarta mulai Agustus 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika