Senin 24 Jul 2017 17:40 WIB

Setnov Belum Ambil Langkah Hukum karena Fokus Tugas Negara

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Ratna Puspita
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-Elektronik Setya Novanto (Setnov) mengaku belum terpikirkan untuk mengabil langkah hukum. Setnov mengaku masih fokus menjalankan tugas negara sebagai ketua DPR RI. 

"Saya tetap menjalankan bagaimana secara serius untuk menangani kedewanan dan juga tugas-tugas partai dan tugas-tugas negara," ujar dia saat ditemui setelah pertemuan dengan BJ Habibie di kediaman Habibie, Patra Kuningan XIII, Senin (24/7).

Dalam pertemuan itu, Setnov dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie membahas mengenai sejumlah hal terkait dengan partai. Termasuk membahas langkah-langkah hukum yang kemungkinan ditempuh oleh Setnov dalam kasus dugaan korupsi KTP-El. 

Setnov mengatakan, dia sudah menyampaikan secara detail langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh. "Saya menghargai proses hukum dan masalah pra-peradilan saya tetap dengan sabar," kata dia. 

Saat ini, Setnov mengatakan, dia belum memiliki niat untuk langsung melakukan proses praperadilan, tetapi kita akan terus melakukan kerja-kerja dalam tugas-tugas yang sedang kita hadapi," ujar dia. 

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid juga mengatakan, respons Habibie dalam pertemuan tersebut cukup baik. Habibie, menurut Nurdin, menekankan untuk menjunjung tinggi dan menghargai proses demokrasi yang melahirkan Setya Novanto sebagai ketua partai Golkar.

"Karena itu, meminta pada seluruh kader parta jangan ada yang berpendapat tidak berdasarkan fakta, kemudian jangan ada yang berpendapat yang tidak menguntungkan daripada produktivitas partai," kata dia.

Nurdin juga mengatakan, Habibie berpesan agar solidaritas Partai Golkar tetap harus dipertahankan dan tetap bahu membahu dalam mewujudkan program. Habibie berharap, dia mengatakan, kinerja partai tidak terpengaruh terhadap proses hukum Setya Novanto. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement