REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya harga beras akibat adanya masalah konektivitas antara suply and demand. Ketidakseimbangan suply and demand ini, bukan dikarenakan tidak tersedianya barang.
"Untuk kestabilan harga, jadi kami berlakukan selling price. Karena suply dan demand kita memang sering tidak nyambung. Dan ini ada masalah pada konektivitasnya," kata Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Hari Priyono, Selasa (25/7) pagi, usai konferensi pers di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan.
Selling price, dikatakan dia, hanya sebagai suatu acuan agar konsumen tidak terbebani. Kemudian, pedagang juga tidak mengambil tindakan sembarangan untuk mencari keuntungan, ketika terjadi disconnect antara suply dan demand.
"Negara kita ini kan negara kepulauan, hampir sama dengan Filipina. Jadi kalau seandainya terjadi seperti ini, memang masalah konektivitas. Ini semua kan masalah data, lembaga mana lagi yang punya infrastruktur pendataan sebaik BPS, kalau BPS saja tidak dipercaya, mau akan bagaimana. Kita kan membuat suatu kebijakan, berdasarkan data," papar Hari.
Terkait permasalahan data dari lembaga lain yang berbeda dengan BPS, menurut dia, tidak masalah, asal pemerintah tetap memiliki satu suara dengan mempercayakan pada data BPS dalam menentukan suatu kebijakan.
Harga tinggi tidak selalu menjadi sinyal bahwa barang tidak ada. Di Indonesia sangat memungkinkan barang selalu tersedia. "Kalau misal ada panen di Sumatera Utara (Sumut), lalu ada kebutuhan di NTT, ini masalah konektivitas. Kita harus melalui berapa etape dulu kan dari Sumut ke NTT. Masalah akses distribusi ini, juga dipengaruhi oleh masalah konektivitas," kata dia.
PT IBU mengaku, menghasilkan brand beras dengan kualitas premium dan memasang harga yang terlampau tinggi dari ketentuan pemerintah. Sementara, tidak ada ketentuan pasti tentang perhitungan harga beras kualitas premium. Harga beras yang dipasang PT IBU mencapai Rp 20 ribu, dan dianggap sudah tidak adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika