REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan memberikan pernyataan sikap di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, terkait ketegangan yang tengah terjadi di Al-Aqsha. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi mengatakan ia telah meminta Duta Besar RI di New York untuk berbicara dalam acara open session DK PBB pada Selasa (25/7) malam.
"Saya sudah meminta Dubes kita untuk memberikan statement di open session, Selasa waktu New York. Kita akan menyampaikan semua posisi kita mengenai Al-Aqsha dan juga mengenai Palestina secara keseluruhan," ujar Retno, dalam wawancara eksklusif dengan Republika.co.id di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Jakarta, Selasa (25/7).
DK PBB sebelumnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Al-Aqsha. Pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tetap DK PBB itu diselenggaarkan pada Senin (25/7).
Retno mengatakan, Indonesia sebelumnya telah berkomunikasi dengan Menlu Swedia mengenai pandangan-pandangan Indonesia dalam isu al-Aqsha. Dengan demikian, meski pertemuan DK PBB dilakukan secara tertutup, Indonesia masih bisa menyampaikan aspirasi melalui Swedia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. "Semalam saya berpesan kepada Dubes untuk mengintensifkan teman-teman lain di DK PBB, selain Swedia," ungkapnya.
Retno menegaskan tiga hal terkait sikap Indonesia dalam konflik ini. Pertama, Indonesia mengecam pembatasan akses ibadah di al-Aqsha, karena beribadah dinilai sebagai hak yang harus dihormati.
Kedua, Indonesia khawatir situasi yang semakin memanas akan mengubah status quo Al-Aqsha. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pentingnya mempertahankan status quo di wilayah tersebut.
"Ketiga, Indonesia mengharapkan agar kekerasan diakhiri, kita tidak ingin kekerasan berlanjut dan memakan korban. Kita melihat korban jatuh dan luka-luka, kita sangat tidak mau hal itu terjadi," kata Retno.