REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait menerima atau tidaknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang baru dibubarkan pemerintah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan sepertinya HTI tidak akan masuk ke partai politik manapun.
"HTI sepengethuan saya mengharamkan perjuangan demokrasi. Jadi mereka sepertinya tidak akan masuk ke parpol manapun," kata Muzzammil kepada Republika, Selasa (25/7).
Di samping itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, pihaknya belum atau tidak membicarakan hal tersebut. Menurut dia, HTI statusnya adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas).
"Kemudian untuk memilih itu adalah hak untuk individu. Jadi, dalam soal itu adalah pilihan dari individu itu di dalam menggunakan haknya mereka juga sudah mengerti kalau mereka memiliki hak politik," ujar Ismail kepada Republika.
Maksud dari memilih yang Ismail katakan adalah memilih untuk masuk atau tidak ke dalam parpol. Begitu juga dengan memilih dalam pemilu. Menurut dia, itu adalah hak individu yang ada di HTI.
"Termasuk dulu itu mendukung siapa dalam pemilu juga kita tidak pernah membicarakan hal itu. Karena kita memang bukan underbow dari parpol tertentu," terang dia.
Ia juga mengatakan, mau masuk atau tidak, yang penting adalah melanjutkan dakwah. Menurutnya melanjutkan dakwah tidak boleh berhenti karena itu lah yang paling penting.
"Kita pastikan dakwah akan terus berjalan," jelas Ismail.