REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017. Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa malam (25/7).

Gatot mengungkapkan, rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hasil rapat tersebut, anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000, (lima trilyun empat ratus empat puluh milyar rupiah), kata Gatot dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/7).

Gatot menambahkan, penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Anggaran tersebut juga untuk Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Gatot menjelaskan, anggaran yang sudah disetujui oleh Komisi I DPR RI tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI. Adapun rimciannya adalah UO Kemhan Rp 1,1 trilyun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 trilyun lebih dan TNI AU Rp 1,2 trilyun lebih. Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai, ucap Gatot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika