REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kalangan otomotif berpendapat mobil hybrid masih sulit diterima masyarakat meski pemerintah berencana memberikan insentif pajak.

"Seperti sosialisasi mobil hybrid di luar negeri, pemberian pajak insentif pemerintah tidak cukup untuk merangsang pelanggan beralih ke mobil hybrid," kata Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT. HPM Jonfis Fandy disela-sela acara peletakan batu pertama pabrik baru HPM di Karawang, Bekasi pada Senin (4/6).

Dia mengatakan pemerintah harus memberikan insentif-insentif lainnya seperti jalur kendaraan khusus untuk mobil hybrid, pengurangan biaya tol atau bebas biaya tol dan bebas biaya parkir kepada pemilik mobil hybrid,.

"Masih banyak keraguan, Tak hanya di Indonesia tapi juga luar masih bingung dengan mesin hybrid. Ya takut kecelakaan," katanya.

Jonfis menyarankan mobil hybrid sebaiknya diproduksi massal di kelas low end  kelas itu lebih banyak pasarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika