REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencari teknologi baterai yang tepat untuk merealisasikan pengembangan mobil listrik di Indonesia.
"Kalau dari (Kementerian) ESDM, kami lagi melihat soal baterai yang (jadi bagian) sensitif di (pengembangan) mobil listrik," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar usai diskusi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (4/8).
Menurut Arcandra, Kementeriannya mempertimbangkan teknologi baterai untuk mobil listrik yang bisa diganti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Bisa kita ganti di sana dan mereka cas, Apalah namanya, kita sedang pikirkan," katanya.
Arcandra mengatakan relaksasi pungutan pajak untuk mobil listrik diharapkan dapat menggeliatkan industri otomotif untuk mau mengembangkan mobil listrik. "Relaksasi pajak itu di Kementerian Keuangan. Kita dorong agar industri mobil listrik ini suatu saat bisa terlaksana karena di luar negeri sudah berkembang pemakaiannya, sementara kita belum apa-apa," ujar dia.
Untuk itu, lanjutnya, jika memang ada hal yang bisa mendorong berkembangnya mobil listrik di masa depan, seperti stimulus, maka kita lakukan. Dalam waktu dekat, ia mengatakan dipersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan mobil listrik ini. "Ini langkah pertama dulu. Step by step, one slice at the time".
Sebelumnya ia mengatakan transportasi masal, mobil listrik merupakan upaya-upaya yang ingin mendorong terpenuhinya komitmen Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca sesuai Kesepakatan Paris.