Ahad 27 Oct 2019 09:35 WIB

Begini Cara Mengedukasi Pasar Soal Kendaraan Hybrid

Masyarakat masih belum sepenuhnya paham tentang kendaraan hybrid

Tampak jajaran pimpinan Auto 2000 berpose bersama kapten Vincent  Raditya (kiri ke kanan)
Foto: dok istimewa
Tampak jajaran pimpinan Auto 2000 berpose bersama kapten Vincent Raditya (kiri ke kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan  listrik, maupun hybrid, tentunya tidak akan berjalan efektif tanpa sosialisasi gencar di masyarakat.

Karena itu agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor di tanah air, gencar melakukan sosialisasi produk mereka yang dianggap ramah lingkungan kepada masyarakat. 

Seperti yang dilakukan diler kendaraan Toyota, Auto 2000 yang gencar memprkenalkan line up produk hybrid mereka kepada konsumen. Mereka juga dapat berdiskusi tentang kendaraan hybrid bersama mekanik dan tenaga ahli dari Toyota. "Kami masih mengedukasi pasar karena masih banyak orang yang belum tahu kendaraan hybrid," kata Riki Rusdiono, Kepala Cabang Auto 2000 Pramuka, Sabtu (26/10).

Dalam kesempatan tersebut Auto 2000 mengundang sejumlah calon konsumen potensial untuk merasakan langsung sensasi kendaraan New C-HR hybrid yang dipasarkan di Tanah Air. "Kolaborasi bensin dan listrik pada hybrid mampu menghemat konsumsi BBM sampai 70 persen," katanya. 

Riki juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait regulasi kendaran listrik perlu yang didukung. Namun, hendaknya lebih dipertegas juga kepada penggunaan kendaraan jenis hybrid. Hal itu dinilai penting agar produk hybrid yang telah dipasarkan di Jepang juga dapat diterima pasar di Tanah Air. 

Saat ini beberapa tipe kendaraan hybrid Toyota yang dipasarkan di Tanah Air terdiri dari New Alphard, All New Camry, All Corolla Altis dan New CHR hybrid. Jumlah pesanan kendaraan hybridy yang belum tersalurkan di masih mencapai 170 unit untuk berbagai tipe. 

Pihaknya juga telah menyiapkan 101 kendaraan Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang akan digunakan para menteri maupun pejabat negara setingkat menteri. Kendaraan tersebut kini sudah diserahkan ke sekretariat negara.

Tidak lama lagi dapat segera digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat tinggi negara. "Kami siap memberikan layanan servis rutin di bengkel resmi maupun layanan home servis," katanya. 

Pihaknya juga tidak menjual secara resmi kendaraan tersebut di Tanah Air. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada konsumen yang berminat memilikinya melalui importir umum kendaraan. "Kita akan bantu untuk layanan servisnya saja," kata Riki.  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement