REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo, mengaku tidak tertarik untuk berpolitik praktis. Ia lebih memilih untuk menjadi pengusaha.
"Saya itu nggak pernah berpolitik dan tidak menjadi tim sukses," katanya saat mengisi kuliah umum mahasiswa baru di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Senin (3/9).
Hal itu diungkapkannya menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang menjadi peserta kuliah umum mengenai alasannya menjadi pengusaha dan sosok pilihannya sebagai presiden mendatang. Meski menjadi putra orang nomor satu di negeri ini, Gibran mengaku tidak pernah menjadi tim sukses untuk salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Menjawab pertanyaan mahasiswa atas pilihannya jatuh kepada Jokowi atau justru Prabowo pada Pilpres 2019, ia menjawab diplomatis bahwa hak memilih setiap orang tidak perlu disampaikan ke publik. "Ya, ini pertanyaan bagus. Soal memilih (Jokowi atau Prabowo), jawabannya rahasia," ucapnya.
Kemudian, Gibran juga menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai alasan seseorang harus menjadi pengusaha, sebab jika semua orang menjadi pengusaha, siapa yang nanti menjadi karyawan. Menjadi karyawan atau wirausahawan, kata dia, merupakan pilihan masing-masing orang. Hal itu karena setiap profesi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing.
"Jadi karyawan juga nggak apa-apa. Pagi berangkat pulang sore, yang akan kaya bosmu, itu pilihan," ujar Gibran di hadapan 3.857 mahasiswa baru Udinus.
Selain Gibran, beberapa tokoh juga diundang memberikan kuliah umum, yakni Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kamadibrata. Kepada Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, seorang mahasiswa Udinus asal Demak menanyakan tentang bantuan dari pemerintah pada rumah yang terus terkena rob, limpasan air laut ke darat. Hendi menyampaikan, bantuan pemerintah terhadap rumah yang terkena rob tidak bisa diberikan karena tidak masuk dalam kategori rumah tidak layak huni.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah tetap bisa membantu, antara lain, menjamin lingkungan tidak terkena rob lagi, misalnya, dengan pembangunan tanggul laut. Pemerintah pusat, kata dia, berencana membangun jalur tol laut Semarang-Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut yang ditargetkan rampung pada 2021. "Proyek ini berjalan dua tahun. Kalau tahun depan dimulai, maka 2021 akan jadi. Dengan begitu, warga tidak perlu dana lagi untuk meninggikan rumah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika