REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI tidak ingin beras Maknyuss dan Ayam Jago Merah menjadi polemik yang berkepanjangan dan meresahkan masyarakat. Pihaknya ingin mendalami dan mengkaji kasus tersebut dari pelbagai pihak untuk kemudian mendapatkan kesimpulan. Setelah itu, hasilnya akan segera diserahkan kepada Presiden RI untuk pengambilan keputusan.
"Kalau tidak menimbulkan kegaduhan, mungkin Ombudsman tidak akan masuk ke sini (kasus beras, Red). Kami punya tanggungjawab ketika publik dirugikan secara image dan opini kemudian muncul kendala di lapangan," ujar Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekti, di Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).
Lely sedikit menerangkan bahwa bila memosisikan sebagai petani, wajar jika mereka memilih menjual hasil tanamnya kepada PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang mau membeli gabahnya dengan harga lebih mahal. Menurutnya petani diuntungkan dan PT IBU pun tidak bisa disalahkan.
"Hari ini harga pokok penjualan (HPP) Rp 7.300, kemudian saya jadi petani mau jual, enggak mau ke Bulog tapi ke perusahaan lain. Saya lebih untung sebagai petani, (gabah) dibeli lebih mahal, saya enggak salah dan perusahaan yang beli enggak salah. Bulog memang enggak boleh membeli lebih dari itu," terangnya.
Oleh karena itu sambung Lely dengan mengajak duduk bersama, berdiskusi dari berbagai pihak diharapkan ada tindakan korektif atas situasi yang terjadi saat ini. Hasil diskusi bersama ini, nantinya Ombudsman ingin segera melaporkannya kepada Joko Widodo.
"Tugas berikutnya kita laporkan ke presiden, kita sampaikan hasilnya. Maka akan jadi keputusam Presiden untuk langkah selanjutnya," ungkap Lely.
Lely mengharapkan keputusan Presiden nanti dapat membuat masyarakat tenang. Selain itu juga ada kebijakan yang jelas dari pemerintah terkait dengan masalah beras, kualitas, sekaligus penetapan harganya. "Kita berkejaran dengan situasi di publik. Kita mau masyarakat tenang. Kita tunggu kebijakan yang clear dari pemerintah dalam aturan perberasan, harga, kualitas, dan lain-lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika