REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada, mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat (28/7). Inada disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi Perdana Menteri wanita Jepang pertama, menggantikan Shinzo Abe. Rekan terdekat Abe ini mengundurkan diri karena dugaan menutup-nutupi dokumen kontroversial tentang penyebaran pasukan penjaga perdamaian. Pengunduran diri Inada dilakukan setelah menurunnya dukungan publik secara tajam terhadapnya.
Perselisihan mengenai misi penjaga perdamaian ke Sudan Selatan telah terdengar sejak Desember lalu. Kementerian Pertahanan mengatakan pengiriman penjaga perdamaian untuk Juli telah dibatalkan, ketika situasi keamanan di sana memburuk. Namun dua bulan kemudian pejabat mengatakan mereka telah menemukan data di komputer, yang menunjukkan pengiriman itu telah sengaja ditahan. Misi penjaga perdamaian telah sangat kontroversial di Jepang, yang memiliki konstitusi pasifis.
Pasukan penjaga perdamaian Jepang hanya ditempatkan di bawah kondisi yang ketat, termasuk saat gencatan senjata. Setiap perubahan situasi keamanan di Sudan Selatan dapat mempengaruhi apakah misi akan dilanjutkan. Dilansir dari BBC, Inada diangkat sebagai Menteri Pertahanan Jepang pada 2016. Namun Inada telah mendapat kecaman karena mengatakan militer ingin masyarakat mendukung partai yang berkuasa di pemerintahan, dalam sebuah pidato.
Setelah Inada mengundurkan diri, Abe langsung menyampaikan permintaan maaf. Dia juga mengatakan untuk saat ini, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida akan bertugas sementara sebagai pelaksana tugas Menteri Pertahanan.
Dalam kepemimpinannya, Abe memiliki sikap kontroversial yang menginginkan Jepang untuk mengubah konstitusi pasifis demi menegaskan keberadaan militer. Ia mengklaim, Kementerian Pertahanan yang tidak transparan mengenai penyebaran penjaga perdamaian di Sudan Selatan, kemungkinan akan memicu skeptisisme publik.
Abe juga menghadapi anjloknya dukungan di tengah dua skandal patronase. Dia membantah melakukan kesalahan, namun dukungannya turun di bawah 30 persen menurut jajak pendapat baru-baru ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika