REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk mengimpor garam, PT Garam (Persero), menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembicaraan dengan produsen garam di Australia terkait rencana impor.
"Kata siapa kami sudah terima garam impor? Tidak ada itu. Sekarang kami masih terus mengikuti proses dulu. Jadi tidak ada itu kami terima garam impor, apalagi sampai menimbunnya, tidak mungkin kami lakukan itu. Kami tentu ingin masyarakat Indonesia tidak kesulitan mendapatkan garam," kata Direktur Operasional PT Garam, Budi Sasongko, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (31/7).
Pernyataan Budi tersebut sekaligus membantah temuan Republika.co.id di lapangan mengenai keberadaan tumpukan garam impor di sebuah gudang yang terletak di dekat exit Tol Kanci, Kabupaten Cirebon, pada Ahad (30/7) kemarin.
Sebelumnya, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhir pekan kemarin (Jumat, 28/7), Budi mengatakanpihaknya masih melakukan negoisasi harga dengan produsen garam konsumsi dari Australia agar bisa mendapatkan harga yang murah. "Kami sudah lakukan komunikasi dengan pihak Australia. Mereka sudah sepakat 10 agustus nanti mulai dipasok. Sekarang kita tinggal finalisasi harga," ujarnya.
Budi mengatakan tak bisa dipungkiri bahwa harga garam internasional saat ini memang tak murah. Faktor cuaca menyebabkan adanya anomali cuaca yang menjalar keseluruh belahan dunia. Menurutnya, hal ini membuat beberapa negara juga mengalami kenaikan harga garam karena pasokan yang menurun.