REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos aplikasi pesan instan Telegram Pavel Durov bertemu dengan Menteri Komunikasi Rudiantara di kantor Kemkominfo di Jakarta, Selasa (1/8). Usai pertemuan itu, pemerintah berjanji akan mencabut pemblokiran Telegram. Sementara Telegram berkomitmen memerangi teroris.

"(Segera dibuka) tentunya akan diakses lagi. Ini untuk kepentingan bersama antara Kemenkominfo dan Telegram," ujar Rudiantara.

Namun, ia belum menyebut kapan pemerintah akan mencabut pemblokiran tersebut. Rudi mengantisipasi jangan sampai setelah dibuka terjadi peredaran konten berbau radikalisme di Telegram. "Kalau saya maunya secepatnya, tapi jangan nanti dibuka, terjadi seperti dulu-dulu lagi," jelasnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga akan bertemu dengan pemilik media sosial dan pesan instan lainnya untuk meminimalisasi peredaran konten radikalisme dan terorisme di Indonesia. "Ini baru Telegram, tapi ada konten chatting yang lain, ada file video sharing lain. Besok akan datang Facebook, Youtube, dan lain-lain," Rudiantara.

Menkominfo mengatakan pemerintah membahas SOP kanal Telegram untuk menanggulangi penyebaran konten radikalisme dan terorisme. Sebab, ia mengatakan, saat ini fokus pemerintah adalah menangani terorisme dan radikalisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika