REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah Palestina berencana merombak kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh juru bicara pemerintahan, Tarek Rishmawi pada Selasa waktu setempat.
"Belum ada informasi mengenai tanggal pasti kapan reshuffle akan dilakukan," ujar Tarek Rishmawi seperti dilansir Anadolu, Selasa (1/8).
Dia mengatakan saat ini Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Rami Hamdallah masih melakukan pembicaraan mengenai perubahan tersebut.
Majed Fetyani, anggota kelompok Fatah Abbas, menyerukan gerakan Hamas, yang mengatur Jalur Gaza, untuk mengizinkan pemerintah berbasis Ramallah memainkan perannya di wilayah tersebut. "Bola sekarang berada di pengadilan Hamas untuk membantu mengembalikan kembali keretakan," katanya.
Tidak ada komentar dari Hamas atas komentar Fetyani. Hamdallah pertama kali diangkat sebagai perdana menteri pada tahun 2013 dan ditugaskan membentuk pemerintahan baru pada Mei 2014.
Pada 2014, Hamas dan Fatah pada prinsipnya sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan yang bertugas mengawasi pemilihan legislatif dan presiden Palestina.
Pemerintah persatuan, bagaimanapun, sejauh ini gagal mengambil peran pemerintahan di Gaza karena perbedaan yang mencolok antara kedua faksi bersaing tersebut.