REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Dewan Energi Nasional (DEN) ke-22 memutuskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumberdaya energi di Indonesia. Hal ini merujuk pada tidak tercapainya target pemanfaatan Energi Terbarukan yang dipasang sebelumnya sebesar 10,4 persen.

Anggota DEN, Abadi Poernomo menjelaskan realisasi pemanfaatan energi terbarukan pada akhir 2016 lalu hanya 7,7 persen. Angka ini ia nilai masih jauh dari realisasi target pemanfaatan energi terbarukan pada 2025 nanti yang sebesar 23 persen.

Abadi mengatakan, pihak pemerintah perlu melakukan akselerasi dan upaya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk bisa mengejar target tersebut. Abadi menjelaskan, langkah-langkah praktis seperti keterlibatan daerah dan memaksimalkan potensi energi di daerah menjadi salah satu cara.

"Kalau target awal 10,4 maka ini kan masih perlu ada tambahan. Perlu ada akselerasi yang dilakukan untuk bisa memenuhi target 23 persen pada 2025 mendatang," ujar Abadi di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/8).

Abadi mengatakan langkah untuk akselerasi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek saat ini adalah memaksimalkan pemasangan panel surya di gedung gedung dan pabrik supaya pemanfaatan energi terbarukan bisa digenjot.

Ia juga mengatakan perlu adanya pemanfaatan potensi daerah seperti potensi air, angin, serta biodiesel untuk bisa dikembangkan di daerah. Hal ini selain bisa menambah kebutuhan masyarakat atas energi, juga bisa membuat negara tidak melulu bergantung pada sumber energi fosil.

"Jadi, kita mengakselerasi penggunaan panel surya di semua sektor terutama di bangunan, baik bangunan Pemerintah, maupun bangunan swasta dan pribadi, pabrik, dan sebagainya," ujar dia.

Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penggunaan B20. Dalam program ini, bahan bakar minyak jenis solar nantinya akan dicampur dengan minyak dari kepala sawit (biodiesel) sebesar 20 persen.

"mengakselerasi B20 meutilisasi panel surya yang sudah terpasang saat ini masih mengalami kendala," tutur Abadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika