REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang (UU) pemberian pendidikan gratis di semua universitas negeri, kata pejabat kabinet pada Jumat (4/8). Dengan ditandatanganinya UU ini maka Presiden Duterte telah mengesampingkan saran manajer ekonominya untuk menolak tindakan tersebut.
"Presiden meyakini manfaat hukum tersebut melebihi potensi anggaran jangka pendek," kata Menardo Guevarra, wakil sekretaris eksekutif senior, dalam jumpa pers seperti dilansir Reuters.
Manajer ekonomi Duterte mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mampu membayar biaya pendidikan gratis, yang diperkirakan mencapai 100 miliar peso atau 26 triliun rupiah setahun. Mereka juga mengatakan bahwa pendidikan gratis biaya kuliah di universitas negeri dan perguruan tinggi (SUC) tidak akan menguntungkan orang miskin karena hanya 12 persen siswa SUC berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
"Pendidikan tersier gratis di SUC (universitas negeri dan perguruan tinggi) adalah pilar yang sangat kuat atau landasan kebijakan pembangunan sosial presiden," kata Guevarra.
Senator Franklin Drilon mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya akan memerlukan 20-25 miliar peso per tahun, jauh lebih sedikit daripada perkiraan manajer ekonomi.
Pemerintahan Duterte telah merencanakan pengeluaran infrastruktur senilai 180 miliar dolar sampai akhir masa jabatan presiden pada tahun 2022. Untuk mendanai itu, pemerintah telah meminta anggota parlemen untuk mengeluarkan langkah-langkah pendapatan baru.
Program ekonomi Duterte berfokus pada belanja infrastruktur dan efisiensi fiskal untuk menaikkan pertumbuhan hingga 8 persen sebelum masa jabatan enam tahun berakhir pada 2022.
Sebelumnya, Duterte juga meminta dana kepada Kongres untuk merekrut 20 ribu tentara baru guna menghadapi ancaman yang meningkat dari kalangan militan pro-IS di kawasan selatan yang bergolak. Duterte mengadakan pertemuan mendesak dengan sekelompok senator, dengan menceritakan laporan intelijen terbaru tentang rencana gerilyawan untuk menyerang tiga kota di pulau selatan Mindanao.
"Dia ingin menyampaikan kepada kami bahwa dia membutuhkan 20 ribu lebih tentara untuk seluruh Angkatan Bersenjata Filipina," kata pemimpin mayoritas Senat Vicente Sotto.
Tiga senator lainnya mengatakan bahwa Presiden serius mengenai skala ancaman keamanan dan meminta Kongres untuk mendukung rencananya untuk meningkatkan kemampuan peralatan dan intelijen militer. Mereka menolak untuk mengatakan tiga kota mana yang bisa mengalami nasib yang sama dengan Marawi.
Di kota itu, pemberontak pro-ISIS telah memerangi militer selama sembilan minggu sejak melakukan pengepungan pada 23 Mei, dengan maksud untuk mendirikan "wilayat", atau provinsi ISIS. Daerah Marawi yang luas telah hancur karena tembakan artileri hampir setiap hari dan pengeboman udara untuk mencoba mengusir para milisi yang bersembunyi di pusat komersial. Kelompok militan itu diyakini menyekap sekitar 100 sandera.
Lebih dari 600 pemberontak dan tentara tewas dalam kerusuhan tersebut. Duterte pada bulan lalu menyampaikan kepada Kongres permintaan anggaran 3,76 triliun peso untuk tahun depan, termasuk 145 miliar peso untuk pertahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika