REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Network for South East Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menilai, Partai Nasdem tidak perlu membela Viktor Laiskodat terkait isi pidatonya di Kupang, NTT, beberapa waktu lalu. Menurutnya suara Nasdem, khususnya di basis umat Islam akan banyak tergerus.
Muchtar menilai, Partai Nasdem tidak perlu memasang badang untuk Viktor, meski yang bersangkutan adalah Ketua Fraksi Nasdem. Sebab Muchtar yakin apa yang disampaikan Viktor tidak mewakili Nasdem. Selain itu, sangat tidak rasional dari persepektif perebutan kekuasaan dan segmen pemilih untuk Pemilu 2019 jika Partai Nasdem memasang badan untuk Viktor.
"Masalah ini bisa merembet ke isu agama. Bisa melemahkan pengaruh Nasdem di daerah basis umat Islam dominan, seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan lainnya. Isu tersebut juga bisa digunakan lawan politik Nasdem untuk men-downgrade elektabilitas Nasdem," ujarnya kepada Republika.co.id, Sabtu (5/8).
Lebih lanjut, Muchtar mengatakan isi pidato Viktor sarat kekerasan, salah dan tidak wajar. Hal tersebut seperti dalam kalimat "kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh."
"Sudah pasti tidak wajar dan salah perkataan Viktor 'bunuh sebelum kita dibunuh' itu. Ini perkataan mengancam dan sarat kekerasan," ucapnya.
Sebelumnya pidato Viktor menjadi perhatian publik setelah tersebar di jejaring sosial. Berikut isi sebagian pidato Victor Laiskodat berdasarkan potongan video yang tersebar di jejaring sosial:
Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran
Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.
Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak perppu nomor 2 Tahun 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika