REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto berpendapat, politikus Indonesia harus cermat dan menanggalkan cara-cara serampangan untuk memperdaya calon pemilih.
Dua contoh kasus terkait itu adalah langkah politikus Gerindra Arief Poyuono secara serampangan cenderung menyamakan PDIP dan PKI dan politikus Nasdem Viktor Laiskodat yang menyamakan partai-partai penolak Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas sebagai pendukung ide khilafah. Kedua pernyataan tersebut dianggapnya sebagai lompatan logika demi mendapatkan dukungan terutama dari kalangan awam.
Cara serampangan untuk memperdaya pemilih perlu ditinggalkan karena partai politik menurutnya memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pendidikan politik kepada publik. "Namun, sebelum tugas itu ditunaikan, tampaknya mendesak bagi Parpol untuk memperbaiki retorika sekaligus logika para politikus agar tidak menghasilkan sesat pikir," kata Arif saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (5/8).
Selain itu, lanjut Arif, penting juga bagi partai politik untuk mengembangkan etika politik. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengedepankan respek dan rasio, serta menjaga reputasi. "Dengan cara itu, kiranya para politikus dapat terhindar dari penghinaan lawan dan pembodohan publik. Politik pun tidak terdegradasi menjadi sekadar insinuasi," ucap Arif.
Sebelumnya, politikus Gerindra, Arief Poyuono menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena anti kritik. Atas pernyataannya tersebut, Arief dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM).
Tak lama setelah itu, politikus Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat dilaporkan ke polisi oleh PAN dan Gerindra atas pidatonya di NTT. Pidato Viktor dianggap provokatif dan tendensius serta menyebut Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai parpol pendukung wacana khilafah islamiyah. Itu tak lain karena keempat parpol tersebut menolak erppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika