REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, persoalan investasi dana haji untuk infrastruktur bukan hanya pada aturan, tapi juga momentum yang kurang tepat. Sebab, komunikasi pemerintah selama dipimpin presiden Jokowi kurang terlalu bagus.

''Momentumnya bermasalah, kondisi komunikasi dengan umat Islam tidak terlalu baik,'' kata Bhima dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Ahad (6/8).

Ia menilai, rencana Jokowi menggunakan dana haji untuk infrastruktur karena utang pemerintah saat ini sudah menumpuk. Bhima mengungkapkan, utang jatuh tempo yang harus dibayar hingga 2018 saja mencapai Rp 810 triliun. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur juga dianggap berisiko.

''Realisasi pembangunan infrastruktur masih 9 persen, artinya risiko infrastruktur cukup besar,'' ujarnya.