Ahad 06 Aug 2017 18:20 WIB

'Kasus Viktor Bisa Diselesaikan dengan Diplomasi Politik'

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule memperlihatkan surat bukti laporan atas Pencemaran Nama Baik di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).
Foto: Mahmud Muhyidin
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule memperlihatkan surat bukti laporan atas Pencemaran Nama Baik di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara asal Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai, kasus seperti yang terjadi pada politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Viktor Laiskodat sebaiknya tak perlu dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, kasus-kasus seperti itu bisa diselesaikan dengan diplomasi politik.

 

"Cukup diselesaikan secara diplomasi politik yang elegan. Lapor melapor sudah terlalu banyak. Kasihan polisinya mengurusi yang beginian," ujar Ali ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (6/8).

 

Cara penyelesaian masalah dengan diplomasi politik itu, menurut Ali, juga dapat menjadi catatan untuk publik. Sehingga nantinya, secara tidak langsung dapat memberikan efek yang baik kepada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih bisa menyikapi perbedaan dengan bijak.

 

"Akan menjadi catatan publik bagaimana menyikapi perbedaan sekaligus untuk menentukan pilihan politik," katanya.

 

Selain itu, lanjut Ali, jika kasus-kasus seperti ini dijadikan kasus hukum akan cenderung membuat perpecahan di masyarakat.  Menurut dia, hukum itu keras dan kebenarannya pun relatif bagi masing-masing individu.

 

Ali juga mengatakan, apabila kasus seperti ini dibawa ke jalur hukum, yang ada nantinya justru menimbulkan rasa dizalimi dan perbedaan yang ada semakin melebar. Itu tidak hanya karena perbedaan pendapat yang ada, tetapi juga karena mereka saling memasukkan satu sama lain ke penjara.

 

"Kalau kita belajar dari perdebatan para pembentuk bangsa, sejak sebelum kemerdekaan sampai konstituante, itu juga tidak kalah keras. Tapi, itu berhenti di level perbedaan pandangan politik," jelasnya.

 

Sebelumnya, Viktor telah mendapat protes dari banyak pihak. Ini setelah pidatonya yang menyudutkan Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat menjadi viral di media sosial. Viktor pun dilaporkan ke Mabes Polri atas ucapannya tersebut.

 

Dalam video itu, Viktor menyinggung soal kelompok intoleran dan upaya mendirikan khilafah. Menurutnya, dalam gerakan khilafah semua wajib shalat dan tak ada perbedaan. Namun, video yang viral tersebut sepertinya tak utuh. Belum ada penjelasan langsung dari Viktor ihwal video tersebut.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement