REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonominya yang ke-16. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakanekonomi kali ini lebih besar daripada paket-paket sebelumnya.

Sebab, keseluruhan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terlibat untuk menjalankan paket kebijakan ekonomi ini. "Itu paket besar. Seluruh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Tunggu saja," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Paket kebijakan ini difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan investasi, mengingat investasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan, nantinya seluruh permasalahan perizinan baik di pusat maupun di daerah akan diselesaikan dengan satu model.

"Kita akan meluncurkan satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi. Semua persoalan perizinan di pusat dan daerah, itu akan kita coba selesaikan dengan satu model," ucapnya.

Paket kebijakan ke-16 ini, sambungnya, akan diumumkan dalam waktu sepekan ke depan. Sebelumnya, saat paket kebijakan ekonomi ke-15 diumumkan, Darmin menyebutkan akan memasukkan masalah peraturan tata niaga terkait ketentuan larangan terbatas (lartas) impor dan ekspor dalam paket kebijakan berikutnya.

Namun, pemerintah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memprosesnya dan membutuhkan kajian terlebih dahulu. "Sebenarnya paket yang lain yang dulu saya janjikan waktu paket 15 diumumkan, bahwa kita akan memproses supaya lartas itu turun ya. Yang tadinya 48-9 persen, kita sedang menurunkannya mengarah ke 17 persen walau tidak bisa sekaligus. Itu perlu waktu, pekerjaan besar. Rewel itu kerjaannya," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika