REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Terpilihnya Syaiful Huda sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat bakal memanaskan persaingan pemilihan gubernur di bumi Pasundan. Sejumlah elemen masyarakat mendorong Syaiful Huda untuk terjun sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur dalam pesta demokrasi di Jawa Barat 2018.
Huda-sapaan akrab Syaiful Huda- dinilai memiliki modal politik maupun modal kultural yang cukup untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat pemimpin Jawa Barat. Secara politik Huda merupakan politisi muda yang memimpin salah satu partai politik pemilik kursi di DPRD Jawa Barat, sedangkan secara kultural pria kelahiran 2 April 1977 tersebut dikenal besar di kalangan santri.
“Kami menilai Syaiful Huda layak untuk bersaing sebagai kandidat gubernur maupun wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018,” ujar aktivis Gerakan Pemuda Desa Abdul Razak, melalui rilis kepada Republika.co.id, Rabu (9/8).
Dia mengatakan Huda juga mempunyai jaringan luas di kalangan aktivis Jawa Barat. Sejak kuliah di UIN Bandung Huda dikenal sangat concern dengan isu-isu perdesaan khusus advokasi pertanian, dan advokasi isu buruh di Jawa Barat.
Dia mencontohkan dalam kasus sengketa agraria antara petani dan perusahaan di kawasan Maleber Maros Kabupaten Cianjur di akhir 1990-an, Huda menginisiasi terbentuknya Kelompok Petani Maleber Baros (KPMB).
Organisasi petani ini mencoba membantu perjuangan petani di Kabupaten Cianjur dalam mendapatkan hak-hak agraria mereka dalam menghadapi kelompok pengusaha. Selain itu Huda juga aktif mengadvokasi hak-hak buruh melalui Sarikat Buruh Muslimin (Sarbumusi) Jawa Barat.
“Dengan pengalaman panjang sebagai aktivis tentu figur Huda sangat memahami apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki nasib petani dan buruh di Jawa Barat,” katanya.
Apalagi saat ini, lanjut Razak, mantan anggota DPRD Jabar periode 2004-2009 daerah pemilihan Subang-Majalengka-Sumedang (SMS) tersebut masih tercatat sebagai Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hal ini tentunya menjadi kredit tersendiri karena Huda dipastikan memahami isu-isu terbaru dalam upaya menguatkan peran desa dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia. Apalagi jumlah desa di Jawa Barat mencapai 5.692 desa.
"Penduduk Jabar itu terbanyak di Indonesia, sebagian besar dari mereka hidup di desa-desa. Jika pemimpinnya paham bagaimana mengelola dan memberdayakan desa bisa dipastikan kesejahteraan masyarakatnya ikut terangkat,” katanya.