REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), termasuk penyalahgunaan visa, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendesak Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) agar meninjau kembali kebijakan bebas visa, khususnya Cina. Evaluasi ini untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia.
Arsul mengatakan, saat ini banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan warga negara asing karena kebijakn bebas visa. “Negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negra asing yang berkunjung ke Indonesia,” kata Arsul Sani, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/8).
Lebih lanjut, politikus PPP ini menegaskan, kebijakan bebas visa ini bertujuan untuk menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan. Namun, kebijakan itu justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa ini.
"Di Provinsi Maluku, kasus orang asing yang datang lebih banyak nelayan negara asing yang melakukan illegal fishing dan menetap di Maluku," kata Arsul.
Arsul menambahkan, adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa. Sehingga alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan. "Justru kerugian yang kita lihat dari banyaknya kejahatan yang melibatkan warga negara asing yang sedang berkunjung ke negara kita,” katanya.
Menurut Arsul, seharusnya masyarakat Indonesia juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama ketika berkunjung ke negara lain. Namun saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan untuk berkunjung ke luar negeri, padahal pemerintah Indonesia begitu bebasnya membuka kunjungan warga negara asing.
Dengan banyaknya kejadian penyalahgunaan izin, bahkan banyak warga negara asing yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum untuk menijau kembali kebijakan bebas visa. Hal ini akan membuat warga negara Indonesia terlindungi dengan baik.
“Jadi saya kira penting sekali, apalagi ditemukan puluhan warga negara asing asal Cina melakukan kejahatan cyber. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita supya pemerintah segera meninjau dan mengevalusi kebijakan benas visa tersebut, untuk melindungi warga negara Indonesia,” kata Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika