REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Rencana pembangunan pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC) yang berdekatan dengan Pasar Sandang Tegalgubug, di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, keberadaan PGTC juga dinilai mengancam eksistensi pasar sandang yang telah menjadi ikon Kabupaten Cirebon tersebut.
Hal itu diungkapkan bakal calon bupati Cirebon dari Partai Gerindra, H Nasihin Masha. Pria yang akrab disapa Ang Iing itupun menolak dengan tegas rencana pembangunan PGTC. ''Rencana pembangunan PGTC itu telah melukai dan menyakiti hati masyarakat,'' ujar Ang Iing, Rabu (9/8).
Pria asli Kabupaten Cirebon itu menjelaskan, Pasar Sandang Tegalgubug merupakan pusat perdagangan tekstil yang tumbuh berkat inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat dalam mengembangkan ekonominya. Secara perlahan, pasar itu kemudian menjadi besar dan menjadi pusat grosir perdagangan tekstil serta pakaian jadi.
Ang Iing menilai, Pemkab Cirebon justru seharusnya bersyukur dan berterima kasih atas kreativitas masyarakat tersebut. Selain itu, pemkab juga semestinya melindungi dan membina mereka agar makin tumbuh besar dengan beragam fasilitas dan bantuan lainnya. ''Karena itu, saya mengimbau agar rencana tersebut dihentikan dan tidak diteruskan,'' tegas Ang Iing.
Ang Iing menambahkan, kedepan, setiap upaya pengembangan sentra-sentra ekonomi yang modern tidak boleh mematikan sentra-sentra ekonomi rakyat. Dia menyatakan, hadirnya mal-mal besar bukanlah simbol kemajuan.
''Yang utama itu adalah bagaimana menciptakan pemerataan ekonomi dan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran dan kemajuan orang seorang,'' tutur Ang Iing.
Hal tersebut sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menjadi cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Yakni memajukan kesejahteraan umum. ''Buat apa ada mal-mal megah jika kemakmuran dan kesejahteraan bersama justru tak tercapai. Itu artinya menjauhkan Indonesia dari cita-cita proklamasinya, menjauh dari janji kebangsaan,'' tandas Ang Iing.
l
Ikuti Whatsapp Channel Republika