REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemahaman yang kurang tepat terkait nasionalisme dan Islam yang dibenturkan dengan Khilafah, masih ada dibenak para politisi. Hal ini terbukti dengan pidato politisi Nasdem, Viktor Laiskodat yang mengait-kaitkan parpol yang menolak Perppu Ormas dengan pendukung khilafah dan kelompok ekstrimis.
Karena itu, Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengusulkan, agar ada penguatan pemahaman dengan diskusi politisi di Nasdem terkait Islam dan nasionalisme, bukan khilafah. Maka persoalan seperti ini, menurutnya, akan lebih baik tidak terus keluar dan menjadi perkara hukum.
"Akan hebat kalau dibuat forum dan mengajak mereka, Nasdem termasuk Pak Viktor dialog terbuka soal tuduhan itu. Undang Pak Viktor, Pak Surya Paloh, Pak Din Syamsuddin dan para akademisi untuk menjelaskan nasionalisme Islam dan perbedaannya dengan konsep khilafah," kata Margarito, Rabu (9/8).
Cara ini, menurutnya, akan sangat bagus memberikan pemahaman yang keliru kepada para politisi yang selama ini kurang memahami peran nasionalisme Islam. Sekaligus memberikan pemahaman yang benar soal isu-isu khilafah yang kini berpolemik di masyarakat.
Ajakan untuk diskusi dan tukar pikiran ini penting agar isu khilafah ini tidak lagi menjadi momok untuk menjatuhkan. Terutama diarahkan kepada parpol atau kelompok Islam yang kritis ke pemerintah.
"Bagaimana dan kenapa Khilafah itu, apa sebenarnya khilafah dan bagaimana bila dibandingkan dengan konsep lain. Kenapa khilafah terus dijadikan momok, karena takarannya nasionalisme. Dan bagaimana sejarah nasionalisme dengan Islam di Indonesia," paparnya.
Dengan diskusi ini, dia menilai, akan jauh lebih bagus memberikan pelajaran dan pemahaman politik kepada politisi yang selama ini berpandangan keliru. Cara ini menurutnya juga lebih efektif mencerdaskan dan memberi pelajaran ketimbang sekedar mengkasuskan Viktor Laiskodat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika