REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika rezim Komunis Soviet berkuasa, banyak rumah ibadah yang dihancurkan. Sebagai akibatnya, kaum Muslimin Belarus sampai hari ini harus menghadapi minimnya sarana ibadah.
Sekarang ini, hanya ada 10 mas jid dan mushala yang beroperasi di Belarus. "Budaya Islam kini memiliki pijakan yang lemah di Belarus. Bahkan, untuk membeli daging halal saja merupakan hal yang sulit di ibu kota Minsk," ujar Ryhor Astapenia dalam artikelnya, "Is Radical Islam a Threat for Belarus?" yang dipublikasi kan buletin Belarus Digest pada 2015.
Selain minimnya masjid, kaum Muslimin Belarus kini juga menghadapi masalah lain yang tak kalah peliknya. Di antara nya adalah isu radikalisme yang mulai disematkan oleh pemerintah setempat kepada mereka.
Pada akhir November 2014, sebanyak 20 Muslim ditangkap oleh pihak kemanan Belarus karena dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok radikal. Penangkapan tersebut tak ayal mengundang tanda tanya besar di kalangan Muslim di negara itu.
Namun, dalam pernyataan resminya, pihak berwenang Belarus mengaku hanya menerapkan lang kah-langkah pencegahan sebelum kalangan Islamis melakukan aksi 'kejahatan'. Stigma 'penjahat' yang dialamatkan ke pada Muslim itu tentu saja melukai hati umat Islam Belarus.
Apalagi, kecurigaan semacam itu dapat menimbulkan sikap diskiriminasi terhadap kaum Mus limin yang sudah hidup turun-temurun di negara itu. Bahkan, menurut sebuah sumber, di badan intelijen Belarusia (KGB) saat ini sudah dibentuk bagian khusus yang bertugas untuk memantau segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan Islam.
Tokoh Muslim Belarus, Rustam Hasenevich, mengatakan, kaum Muslimin di ne gara nya saat ini berada di bawah kontrol ke tat pemerintah.
"Badan-badan intelijen mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di kalangan umat Islam di negara ini. Pada hari Jumat, para agen memata-matai aktivitas di masjid. Mereka tahu apa saja yang dibi carakan oleh orang-orang Islam," ujarnya.
Tantangan yang dihadapi kaum Muslimin Belarus tidak berhenti di situ saja. Pemerin tah di negara itu juga mengeluarkan aturan yang melarang para Muslimah mengenakan hijab (jilbab) saat sesi pemotretan untuk foto paspor me reka.
Larangan tersebut sempat menuai kritik dari kalangan umat Islam. Mufti Belarus Ali Varanovich mengatakan, me nutup aurat bagi perempuan Muslimah adalah kewajiban agama. Oleh karena itu, ia menilai, larangan yang dikeluarkan Pemerin tah Belarus bisa mengarah kepada diskrimi nasi terhadap kebebasan beragama.
"Masalah ini bakal menjadi masalah se rius. Karena, larangan tersebut secara efektif akan menumbuhkan sikap ketidakpercayaan antara komunitas Muslim dan pemerintah," kata Varanovich.
Ikuti Whatsapp Channel Republika