REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman menggelar pendampingan teknis petugas barak pengungsian merapi. Bupati Sleman, Sri Purnomo, membuka kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan pelayanan pengungsian secara responsif, cepat dan efisien tersebut.

Dalam sambutannya, Sri mengatakan, penanganan bencana tidak bisa dilaksanakan tanpa partisipasi masyarakat. Terlebih, ia melihat Sleman memiliki potensi bencana erupsi Gunung Merapi, yang tidak dapat diprediksi. Karena itu, dia menilai penting mengupayakan mitigasi bencana sejak dini kepada masyarakat.

"Jadi di Sleman itu dari 2014 sampai saat ini sudah ada 36 Desa Tangguh Bencana, 48 Sekolah Siaga Bencana dan 16 pasang sister school," kata Sri, Jum'at (11/8).

Ia menekankan, Gunung Merapi telah menjadi model penanggulangan bencana erupsi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Sri, dari bencana erupsi Gunung Merapi 2010 lalu Pemerintah Kabupaten Sleman mampu mengkoordinir kurang lebih 20 ribu pengungsi dengan baik.

Mantan Ketua BNPB, Syamsul Maarif yang turut hadir berpendapat, pengungsian memang harus dikelola dengan baik. Terutama, soal pendataan jumlah pengungsi dengan nama dan alamatnya. Sehingga data pengungsi dapat digunakan untuk rencana seberapa banyak persediaan bantuan sebagai dasar pendistribusian logistik.

"Penting pendataan jumlah pengungsi by name by address, untuk rencana persediaan bantuan dan pendistribusian logistik untuk pengungsi," ujar Syamsul.

Kegiatan akan dilanjutkan simulai yang dilaksanakan di Posko Utama Pakem, Sabtu (12/8), dan lima barak pengungsi lain seperti Brayut, Plosokerep, Umbulmastani, Pandanpuro dan Purwobinangun. Kegiatan diikuti BPBD, Dinsos, Diskominfo, Pemda, Camat, Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, petugas pos dan tokoh masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika