REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir semakin menurun sejak menghuni sel isolasi di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Pihak keluarga pun meminta pemerintah mengembalikan terpidana kasus terorisme itu kepada pihak keluarga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
Putra ketiga Ba'asyir, Abdul Rochim Ba'asyir, berharap pemerintah mempertimbangkan permintaan ini. Usia Ba'asyir yang menginjak 80 tahun membuat amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) itu kerap sakit. Ditambah dengan keberadaanya yang menghuni sel isolasi.
"Pemerintah bisa melihat sisi kemanusiaan. Diambil sebuah kebijakan yg manusiawi, mungkin diberikan kelonggaran, kalau bisa dikembalikan ke keluarga," kata dia di kantor MER-C, Jakarta, Sabtu (12/8).
Abdul mengatakan, usia yang sudah senja membuat ayahnya tak bisa melakukan semua kegiatan dan kebutuhannya sendiri di dalam penjara. Butuh orang lain untuk itu. Dan yang paling memungkinkan melakukan itu, menurutnya, adalah keluarga. Abdul berharap pemerintah mengabulkan permintaannya.
"Kalau fokus pada apa yang dituduhkan kepada beliau, ya nggak bisa melihat sisi kemanusiaan. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah agar dapat kondisi yang layak di usianya yang semakin tua," ujar putra bungsu Ba'asyir ini.
Kondisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sempat menurun dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ba'asyir mengalami pembengkakan di kaki akibat penyakit yang dideritanya.
Dokter dari MER-C yang selama ini memantau kesehatan Ba'asyir, Joserizal Jurnalis menjelaskan, pembengkakan di kaki Ba'asyir diakibatkan adanya masalah di pembuluh darah vena dalam di kedua tungkai. Vena dalam, kata dia, tak mampu memompa darah ke bagian atas tubuh. Meski demikian, tak ada sumbatan di pembuluh darah Ba'asyir.
Selain itu, lanjut Jose, juga dilakukan pemeriksaan terhadap jantung pria 80 tahun tersebut. Hasilnya, ditemukan adanya pembesaran dan penyumbatan di jantung bagian bilik kiri. Namun secara menyeluruh, jantungnya masih berfungsi dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika