REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon selular dapat menjadi alat mempercepat penetrasi inklusi keuangan termasuk program pembiayaan ultra mikro (UMI) yang dluncurkan Pemerintah.
Menurut Rudiantara saat konferensi jarak jauh (tele conference) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Senin (14/8), mengatakan, saat ini sekitar 170 juta penduduk di Indonesia memiliki minimal satu ponsel/orang. Sementara pemilik rekening di bank baru sekitar 70-75 juta jiwa.
Untuk itu, menurut dia, melalui ponsel dan teknologi informatika dan komunikasi, maka penetrasi inklusi keuangan dapat lebih agresif. "Ponsel ini dapat menjadi jala bagi kita untuk melakukan penetrasi," katanya.
Rudiantara mengatakan, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pendukung yang mampu menyebarkan inklusi keuangan secara lebih merata. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh program UMI yang merupakan sinergi lima kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian UKM dan Koperasi serta Kementerian Kominfo, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya untuk inklusi keuangan di masyarakat bawah.
Menurut Menteri, melalui dana kewajiban layanan universal (USO) yang dikelola Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI), pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur layanan dan akses telekomunikasi terutama daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T) sehingga diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh ibu kota di Kabupaten dan kota di Indonesia terakses internet.
Dengan demikian diharapkan, melalui teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh daerah akan mendukung penyebaran dan kemudahan akses program inklusi keuangan termasuk UMI.
Terintegrasi
Direktur Ekosistem BP3TI Danny Januar mengatakan, dalam tahap pertama peluncuran UMI saat ini, pihaknya memberikan dukungan dengan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
"Untuk tahap awal pilot project ini, kita membuat sistem informasi untuk penyaluran UMI. Jadi setiap transkasi di koperasi tercatat. Sistem ini terhubung dengan SIKP (sistem informasi kredit program) di Kemenkeu. Itu kayak data base penerima kredit program dari pemerintah seperti KUR," katanya.
Danny mengatakan, bila nantinya berkembang maka, pihaknya juga merencanakan untuk membuat teknologi informasi dan komunikasi dari tahap 'less cash' (penggunaan transaksi tunai yang sedikit) hingga 'cashless' (transaksi non tunai). Pada tahap less cash menurut dia, masyarakat masih diberikan pilihan untuk menggunakan transaksi tunai maupun nontunai.Dalam tahap ini misalnya penggunaan ATM.
Sementara pada tahap cashless (transaksi nontunai) nantinya menurut dia, pihaknya bisa saja membuat aplikasi semisal e-wallet yang terinstal dalam ponsel setiap nasabah UMI.
"Sekarang kan pilotnya gimana kita menyiapkan bisnis proses agar program ini bisa terintegrasi dengan sistem keuangan, pencatatan transaksi informasi penyaluran kredit. Sebelum ke cashless itu kita akan coba fase berikutnya less cash memberikan opsi kepada masyarakat agar penyaluran secara cash, karena masyarakat belum siap," katanya.
Sementara itu, Pemerintah meluncurkan program pembiayaan ultra mikro yang dibiayai dari APBN. Program pembiayaan tanpa agunan kepada para pedagang kecil dan sebagainya dengan plafon kredit di bawah Rp 10 juta.
Untuk tahun 2017 ini, pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun. Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi koordinator pendanaan program tersebut. Penyaluran dana ultra mikro melibatkan PT Pegadaian, PT Bahana Ventura dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Ketiganya menyalurkan ke masyarakat melalui koperasi-koperasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika