REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi (PE) yang ditargetkan sebesar 5,4 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN Perubahan (APBN-P) yang hanya 5,2 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang optimistis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor," kata Presiden Joko Widodo dalam pemaparan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.
Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini.
Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional. "Sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, tapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan," ujar Presiden.
Pemerintah menurunkan target inflasi menjadi 3,5 persen. Dalam APBN-P 2017, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 4,3 persen. Penurunan tingkat inflasi itu didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah.
Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar AS. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Menurut dia, antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Jokowi menambahkan, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 48 dolar AS per barel. Volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini, serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018," ujar Jokowi.