REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap pemerintah pusat termasuk kementerian/lembaga melibatkan pemerintah daerah dalam menerbitkan suatu peraturan atau produk hukum sebelum diterapkan.

Amin menyarankan agar adanya sinkronisasi terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah.

"Ini untuk menghindari terjadinya duplikasi peraturan, bahkan munculnya norma-norma peraturan yang mempersulit atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat di daerah," ujar Amin saat membuka acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Workshop Regional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Zona Bali, NTB, dan NTT di Lombok Raya, Mataram, NTB, Ahad (20/8).

Amin juga mengungkapkan rasa syukurnya bahwa di NTB selama ini, hubungan pemerintah daerah dan DPRD, baik di kabupaten/kota maupun provinsi selalu bersinergi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang baik.