REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutala) akan terus meningkat memasuki akhir Agustus hingga September mendatang.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, di beberapa wilayah sebenarnya mengalami hujan di atas normal pada musim kemarau, bahkan terjadi banjir di Sulawesi, Kalimantan dan sebagian Sumatera. Namun kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa tempat.
"Pantuan satelit Terra, Aqua, dan SNPP pada Selasa (22/8/2017) pukul 08.00 Wib terdeteksi 538 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi. Hotspot terus meningkat di Kalimantan Barat dan Papua," ujarnya, Selasa (22/8).
Sebanyak 193 hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat, dan 143 hotspot di Papua. Sebaran hotspot 24 jam terakhir dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi per (22/8) pukul 08.00 WIB adalah Aceh 11, Banten satu, Jambi satu, Jawa Barat 19, Jawa Tengah 13, Jawa Timur 10, Kalimantan Barat 193, Kalimantan Selatan 11, Kalimantan Tengah empat, Kalimantan Timur tiga, Kalimantan Utara 11, Kep. Bangka Belitung 12, Lampung 31, Maluku empat, Maluku Utara dua, Nusa Tenggara Barat (NTB) tujuh, Nusa Tenggara Timur (NTT) 48, Papua 143, Papua Barat satu, Riau tiga, Sulawesi Selatan 40, Sulawesi Utara satu, dan Sumatera Selatan delapan.
Kemungkinan jumlah hotspot di lapangan lebih banyak daripada 538 hotspot karena beberapa wilayah tidak terlintasi oleh satelit Terra dan Aqua sehingga beberapa wilayah blank spot seperti Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan NTT. "Gubernur dari enam provinsi telah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Enam provinsi itu yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan. Selain itu, Kabupaten Aceh Barat menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
Sutopo menjelaskan, adanya penetapan siaga darurat mekanisme pengerahan bantuan lebih mudah karena ada kemudahan akses. Penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih terkoordinasi. Secara umum strategi penanganan kebakaran hutan dilakukan dengan menetapkan lima satgas yaitu satuan tugas (satgas) darat yang melakukan penanganan pemadaman di darat yang dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, Damkar, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), relawan dan masyarakat. Kendalanya sarana dan prasarana terbatas, sumber air terbatas, lokasi kebakaran hutan dan lahan di daerah yang sulit dijangkau, terbatasnya anggaran APBD, dan lainnya.
Kedua, satgas udara dengan melakukan hujan buatan dan pemadaman dari udara (water bombing). BNPB mengerahkan 21 helikopter yang ditempatkan di enam provinsi yaitu Riau berupa enam helikopter water bombing, Sumatera Selatan lima, Jambi tiga, Kalimantan Barat lima, Kalimantan Tengah satu dan Kalimantan Selatan satu. "BNPB dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan hujan buatan sejak Juli hingga sekarang di Riau dan Sumatera Selatan menggunakan pesawat Casa 212," ujarnya. Ratusan ton garam telah ditaburkan ke dalam awan-awan potensial untuk menurunkan hujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika