REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali terulang di Kementerian Perhubungan. "Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, permohonan maaf ini secara pribadi dan kelembagaan dan mengapresiasi KPK," kata Budi dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Kamis (24/8).
Budi mengatakan penangkapan terhadap salah satu Eselon I tersebut terjadi di tengah upaya pembersihan internal terhadap praktik-praktik korupsi sejak satu tahun terakhir. Namun, lanjut dia, saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait dugaan penangkapan Dirjen Perhubungan Laut tersebut. "Saya belum tahu apakah itu Pak Tonny yang ditangkap, tapi saya lihat ruangannya disegel di lantai 4," katanya.
Dia mengatakan akan melakukan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan dengan melibatkan sejumlah pengacara dari Biro Hukum. "Kami hari ini akan berkirim surat melaporkan kepada Presiden dan menyampaikan surat resmi kepada KPK untuk melakukan pendampingan kasus ini," katanya.
Dengan adanya dugaan kasus tersebut, Budi menegaskan merupakan suatu momentum untuk lebih konsisten dalam pemberantasan korupsi. "Kami melakukan upaya pencegahan satu tahun lalu di Medan, Jakarta dan Surabaya, Samarinda dengan temuan yang signifikan," katanya.
