REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menunjuk Direktur Lalulintas dan Angkatan Laut Bay Mokhamad Hasani sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan laut menyusul penangkapan Antonius Tony Budiono terkait kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menhub meminta Bay untuk bekerja maksimal dan mengingatkan tak melakukan kesalahan dan menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi. Jadi pejabat yang baru ini harus kerja maksimal, jangan menyalahgunakan jabatan untuk korupsi, untuk apa uang banyak kalau korupsi,” kata Budi di sela-sela kunjungannya ke Kota Solo pada Jum'at (25/8). 

Selain Bay M Hasani, Menhub juga menempatkan Umiyatun sebagai Dirjen Peekeretaapian Kemenhub. Hal ini lantaran posisi tersebut kosong sejak lama setelah Prasetyo Boeditjahjono dirotasi ke Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kemenhub.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang tersangka, yaitu Antonius Tonny Budiono (ATB) dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK). Dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 23-24 Agustus 2017, KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pertama, empat kartu ATM dari tiga bank penerbit yang berbeda dalam penguasaan ATB. Kedua, 33 tas berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp 18,9 miliar berupa cash dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 miliar.

Dengan demikian, total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar. KPK menduga pemberian uang oleh APK kepada ATB terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam operasi tangkap tangan kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika