REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkab Bogor mengakui penerapan sekolah aman dan nyaman di Kabupaten Bogor masih terkendala banyak masalah. Salah satunya kondisi geografis yang rawan bencana, belum maksimalnya implementasi pelaksanaan penggunaan anggaran pendidikan, serta belum optimalnya penerapan standar mengenai sekolah aman dan nyaman.

"Karena itu, perlu adanya arah kebijakan penerapan sekolah yang aman dan nyaman serta sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah daerah, mitra kerja atau pihak swasta, dan pelibatan masyarakat," jelas Bupati Bogor Nurhayanti, Senin (28/8).

Ia berkata, Pemda Kabupaten Bogor telah melakukan upaya perbaikan infrastruktur sekolah setiap tahun. Sebagai gambaran, lanjut Nurhayanti, progres penanganan rehabilitasi ruang kelas yang rusak jenjang SD tahun 2013-2016 berfluktuatif sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBD Kabupaten Bogor.

Misalnya, pada tahun 2013  Pemda telah menangani sebanyak 1.441 ruang kelas (452 sekolah), tahun 2014 sebanyak 541 ruang kelas (190 sekolah), tahun 2015 sebanyak 503 ruang kelas (178 sekolah), serta tahun 2016 menangani sebanyak 486 ruang kelas (171 sekolah). "Saya berharap program sekolah aman dan nyaman yang diprakarsai YAPPIKA-ActionAid dalam bentuk road map penyelesaian sekolah rusak kiranya memberi harapan akan meningkatkatnya kepedulian, dukungan, serta komitmen semua pihak," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika