REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menanggapi kasus kekerasan yang kembali dialami oleh etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus tegas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh umat Islam tersebut.
"Pemerintah harus tegas. Karena ini jelas pelanggaran kemanusiaan yang sangat luar biasa. Kita tentu tidak sebatas melihatnya dari perspektif agama saja, tetapi lebih kepada aspek kemanusiaan," ujarnya saat berbincang dengan Republika.co.id di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Ia mengatakan, di belahan dunia manapun tidak boleh ada yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap satu kelompok tertentu. Apalagi, tindakan kesewenang-wenangan tersebut difasilitasi oleh negara.
Indonesia Dorong Hentikan Aksi Kekerasan Terhadap Rohingya
"Di manapun di dunia ini saya kira tidak boleh ada pihak, apalagi difasilitasi oleh negara, yang kemudian melakukan diskriminasi secara berlebihan kepada etnis Rohingya. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap yang tegas," ucapnya.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia bisa langsung mengirimkan delegasi ke Rakhine untuk menyelesaikan konflik tersebut, termasuk juga mengirimkan bantuan terhadap etnis Rohingya yang kini mengungsi.
"Kalau perlu ada tindakan-tindakan action, apakah itu dengan mengirimkan delegasi termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Kurban juga sangat memungkinkan," katanya.
Namun, tambah dia, dalam memberikan bantuan daging kurban tentu perlu mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya sehingga pihaknya mendorong agar lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa (DD), Baznas, ataupun PKPU untuk mengemas daging kurban dengan baik untuk dikirimkan ke etnis Rohingya.
"Kita mengimbau kepada lembaga-lembaga filantropi, seperti DD, PKPU, Baznas. Jika memungkinkan itu bisa dilakukan. Misalnya, bisa mengemas daging hewan kurban menjadi apa kemudian dikirim ke Rohingya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika