REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman memenuhi undangan rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK, Selasa (29/8) malam. Sejumlah fakta dibeberkan Aris Budiman dalam rapat tersebut.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Pansus Hak Angket KPK mempunyai empat fokus penyelidikan, yakni aspek kelembagaan, aspek kewenangan penegakan hukum, aspek tata kelola SDM, dan aspek tata kelola anggaran. Undangan terhadap Aris Budiman berkaitan dengan fokus kedua, yakni kewenangan dalam penyelenggaraan penegakan hukum.

Agun mengatakan DPR mendapati cukup banyak indikasi penyimpangan dalam proses-proses penegakan hukum yang terjadi di lingkungan KPK. Misalnya, soal tata kelola proses penetapan tersangka, penanganan perkara, serta komunikasi di antara para penyidik dengan deputi.

"Yang berikutnya juga kita dapatkan sejumlah indikasi dari pertemuan dengan Pak Arif itu, ternyata benar adanya bahwa tata kelola SDM di KPK ini bermasalah. Jadi kok ada sih penyidik polri, ada penyidik independen, dan lain sebagainya. Ini kan ada dualisme," kata Agun Gunandjar, di Gedung DPR RI, Rabu (30/8).