Rabu 30 Aug 2017 17:25 WIB

Menko Polhukam: Saracen Pecah Belah Kesatuan Bangsa

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Bayu Hermawan
Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media
Foto: Yasin Habibi/ Republika
Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media "Perppu Ormas" di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) Wiranto mengecam keberadaan kelompok Saracen yang memanfaatkan media sosial untuk menyebar fitnah melalui pemberitaan palsu (hoax). Sistem kerja yang dibangun Saracen dianggap sangat bertentangan dengan itikad pemerintah dalam memperkuat persatuan.

Wiranto mengatakan, pemerintah menjunjung tinggi paham demokrasi yang dianut Indonesia. Namun kebebasan dalam berdemokrasi juga memiliki batasan. Artinya kebebasan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat. "Yang dilakukan kelompok Saracen ini jelas-jelas sudah masuk ke wilayah yang memecah belah kesatuan bangsa," kata Wiranto di Istana Negara, Rabu (30/8).

Pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya membangun kesatuan yang dirasa mulai terbelah pada diri masyarakat. Dengan segala kemampuan pemerintah berusaha menyatukan potensi negeri agar Indonesia mampu menjadi negara yang kuat dan terhindar dari terpaan radikalisme maupun terorisme.

Namun, jika kelompok seperti Saracen muncul dan mengadu masyarakat melalui berbagai isu yang tidak benar maka hal tersebut bisa meresahkan masyarakat. Keresahan ini akan mengganggu keutuhan sebuah bangsa untuk bersatu.

"Tentu hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Wiranto menyebut bahwa kepolisian saat ini sedang menggali, menjajaki, meneliti, bahkan melakukan penyelidikan secara seksama untuk melihat secara utuh, karena kelompok ini dianggap tidak bisa berjalan sendiri. Kepolisian curiga bahwa Saracen bukan hanya sekedar mencaru uang dari orderan pemberitaan negatif, karena bisa saja memiliki unsur politik bertepatan dengan tahun politik yang akan masuk tahun 2018.

Jika memang keberadaan mereka berkaitan dengan persoalan politik, pemerintah sebenarnya tidak akan menghalangi keberadaan kelompok tersebut. Asalkan kebebasan politik yang diberikan dipakai dengan cara yang positif, bukannya menjelekan orang lain. Ini yang harus dicegah.

Menurut Wiranto, pemerintah sedang berusaha membangun suasana yang kondusif, stabil, dan tidak dipenuhi dengan kekisruhan. Cara ini diharap mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang maju. Konsep itulah yang dijalankan pemerintah demi kondisi masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement