REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengungkapkan, banyaknya politikus Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi belakangan ini merupakan konsekuensi politik yang harus diterima partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya pikir saya harus objektif bahwa itu konsekuensi politik Golkar yang harus diterima. Pertama kita prihatin, kok masih ada kader seperti itu. Sementara keputusan Munas kita kan berada di garda terdepan bersama Jokowi-JK, memberantas korupsi dan narkotika," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (30/8).
Yorrys mengakui, meski sudah ada upaya mendukung pemberantasan korupsi, tetap saja selama setahun lebih kepengurusan Golkar yang baru ini masih ada kader-kader yang terlibat kasus korupsi. Apalagi, tertangkap tangannya Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno oleh KPK beberapa hari lalu, menjadi yang kesekian kalinya politikus Golkar tersangkut kasus korupsi.
"Saya pikir ini konsekuensi yang harus kita terima, ya gimana, dan ini akan menjadi pembahasan, ini kan sebelum-sebelumnya sudah ada, dari gubernur dan juga anggota DPR. Harus ada sanksi dan nanti kita akan rapat internal untuk mengonsolidasikan itu," ucap dia.
Banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi, diakui Yorrys, adalah fakta yang tidak bisa dielakkan. Pengawasan dan pembinaan di internal Golkar diklaim telah dilakukan.
Seperti diketahui, tertangkap tangannya Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno oleh KPK menambah daftar nama politikus Golkar yang terjerat kasus korupsi di lembaga antirasuah itu. Sebelumnya, nama-nama seperti Setya Novanto selaku Ketum Golkar dan Markus Nari sebagai politikus Golkar juga telah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang lain.
Selain itu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang terpilih jadi gubernur melalui Partai Golkar, kemudian Fahd El Fouz selaku Ketum Angkatan Muda Partai Golkar, sebelumnya juga telah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika