Kamis 31 Aug 2017 11:49 WIB

Pakar Rekomendasikan Kalsel Jadi Ibu Kota Jika Jadi Dipindah

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Qommarria Rostanti
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) berjalan menuju Kantor Presiden untuk memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, Senin (10/4).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) berjalan menuju Kantor Presiden untuk memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, Senin (10/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar seminar bertajuk 'Ke Mana Ibu Kota Negara Indonesia akan Dipindah'. Usai seminar, pakar-pakar yang menjadi narasumber merekomendasikan Kalimantan Selatan menjadi ibu kota negara apabila hendak dipindah dari Jakarta.

"Sebaiknya dipilih yang memiliki keterbukaan wilayah tinggi, terutama di jalur laut, kalau Palangkaraya (Kalimantan Tengah) inklusifitas wilayahnya cenderung tertutup," kata pakar pembangunan wilayah UGM, Lutfi Mutaali, baru-baru ini.

Menurut dia, kota yang akan dipilih sebaiknya memiliki inklusifitas sosial tinggi, yang ditandai dengan keterbukaan terhadap perubahan yang terlihat di masyarakat homogen. Dari kriteria itu, dia mengusulkan Kalimantan Selatan, dibandingkan kota-kota lain di Pulau Kalimantan.

Senada, pakar geomorfologi  UGM, Junun Sartohadi, mengatakan pemilihan ibu kota baru harus memerhatikan risiko bencana masa depan yang harusnya rendah. Dia menilai, wilayah Kalimantan Barat dan Tengah merupakan lahan gambut yang justru rentan terhadap bencana. "Kalau dari analisis risiko bencana, wilayah yang cocok untuk dijadikan ibu kota di bagian depan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan," ujar Junun.

Guru Besar UGM, Baiquni, mengatakan, kunci pengembangan ibu kota adalah adanya relasi yang sinergis antara kota dan desa. Hal itu dikarenakan selama ini hubungan yang terjadi antara kota dan desa, masih terbilang tidak simetris.

"Ibu kotanya itu yang desa, jadi konsepnya pemindahan ibu kota adalah memindahkan pembangunan yang bisa menumbuhkan kota di desa-desa," kata Baiquni.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement