REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Menpora Imam Nahrawi dan jajarannya, serta kepala dinas olahraga di daerah untuk sungguh-sungguh mencari solusi terkait keluhan atlet yang tampil di SEA Games 2017. Keluhan yang disuarakan sejumlah atlet Indonesia, seperti kekurangan fasilitas, belum cairnya uang saku, honor pelatih, alat-alat pelatihan, dan fasilitas lainnya perlu segera dicarikan solusi.
"Kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik berupa kekecewaan, keresahan hingga usulan solusi. PKB merasa tergugah untuk sumbang saran dan tanggapan. Kami minta pemerintah melalui Pak Imam Nahrawi agar sungguh-sungguh mencarikan solusi bagi persoalan ini," kata Ketua Umum PKB H Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam siaran Jumat (1/9).
Cak Imin menyatakan, DPP PKB memahami kerja keras Menpora Imam Nahrawi dalam memperhatikan atlet selama ini. Namun, ia mengingatkan, khusus untuk uang saku, honor dan alat latih harus diprioritaskan untuk ditangani lebih cepat lagi. Karena hal tersebut bukan hanya menyangkut prestasi, namun juga rezeki orang lain.
"Pemerintah dan seluruh jajaran, baik di pusat maupun birokrasi daerah, ayo sama-sama mengevaluasi minimnya prestasi kita di SEA Games Malaysia. Mengevaluasi bukan berarti melemparkan kesalahan. Mengevaluasi berarti berjuang menghindari terulangnya kelemahan serupa di masa depan," katanya.
Cak Imin mengaku, DPP PKB telah memanggil Imam Nahrawi untuk mendapat penjelasan secara lengkap. PKB, kata dia,memahami kesulitan yang dihadapi Menpora, namun harapan publik juga harus dituntaskan.
"Menjadi pejabat publik, apalagi menteri, harus siap menghadapi apapun reaksi publik. Apresiasi dan kemarahan pasti datang berganti ganti. Bekerja keraslah selalu. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Selebihnya, serahkan pada Yang Kuasa. Kami berharap para atlet tetap sabar dan semangat berlatih," ujarnya.
Sebelumnya atlet tolak peluru peraih medali emas SEA Games 2017, Eki Febri Ekawati, mengaku menggunakan dana sendiri saat menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas). Hal ini karena dia tak mendapatkan kucuran dana akomodasi dari pemerintah sejak bulan Januari hingga Agustus 2017 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika